Syabab.Com - Sekitar 10.000 Ulama dan Asatidz
se-Provinsi Banten, memadati Alun-alun Masjid Agung Kota lama Banten,
Serang, Sabtu (24/3). Para Ulama dan Asatidz menghadari acara Tabligh
Akbar Hizbut Tahrir Indonesia bersama Ulama, mengambil moment Maulid
Nabi SAW. Silah Ukhuwah ini juga menegaskan penolakan Ulama terhadap
Kenaikan harga BBM.
Para ulama Banten tersebut sepakat untuk menolak kebijakan pemerntah
yang akan menaikkan harga BBM pada awak April mendatang. Penolakan ini
dilakukan secara simbolis dengan melakukan tandangan tangan 20 alim
ulama perwakilan kota/kabupaten se-Banten.
Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto yang hadir dalam acara tersebut, sebagaimana dikutip dari Kontak-Banten, menilai, kebijakan pemerintah yang akan menaikkan BBM merupakan bentuk kedzaliman kepada rakyat dan hanya mengutamakan kepentingan perusahaan asing dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya migas merupakan kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam.
Tidak hanya itu, adanya kenaikan harga BBM ini juga dalam jangka panjang hanya akan menguntungkan perusahaan minyak asing yang memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dengan adanya kenaikan hara BBM ini dan pembatasan subsidi BBM maka seluruh pengguna mobil pribadi terpaksa menggunakan bahan bakar yang kadar oktanya lebih tinggi seperti pertamax. Bentuk ini juga kata Muhammad Ismail Yusanto, yang ditunggu oleh perusahaan Migas Asing, untuk menerapkan langkah menuju liberalisasi Migas.
"Masih banyak cara yang bisa diambil pemerintah tanpa harus menaikkan harga BBM, diantaranya melakukan penghenmatan anggaran, dan menekan angka korupsi yang diperkirakan mencapai Rp. 300 triliun," katanya.
"Lebih dari 85 persen, dikuasai oleh perusahaan asing, nah sekarang liberalisasi telah bergerak ke sektor hilir, tujuannya untuk menguasai pasar. Jadi mereka ambil minyak dan gas dari bumi Indonesia, kemudian mereka jual kepada rakyat," ujarnya.
Dalam kesempatan itu juga, Ismail Yusanto memaparkan pihak asing mempengaruhi UU demi tercapainya migas ini. Ia juga menjelaskan bagaimana sistem Islam memandang persoalan ini.
Solusi yang ditawarkan HTI dan para ulama kepada pemerntah adalah gunakan sistem syariat Islam, karena berdasarkan syariat Islam, migas tersebut adalah milik rakyat.
Demikianlah, para ulama bersama Hizbut Tahrir Indonesia tidak henti-hentinya untuk menyadarkan umat, termasuk para pejabat pemerintah untuk kembali kepada syariat Islam. Mereka juga mendesak kaum Muslim untuk menegakkan Khilafah sebagai satu-satunya institusi pelaksana syariah. Allahu Akbar. [m/kontak-banten/cahayabanten/syabab.com]
Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto yang hadir dalam acara tersebut, sebagaimana dikutip dari Kontak-Banten, menilai, kebijakan pemerintah yang akan menaikkan BBM merupakan bentuk kedzaliman kepada rakyat dan hanya mengutamakan kepentingan perusahaan asing dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya migas merupakan kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam.
Tidak hanya itu, adanya kenaikan harga BBM ini juga dalam jangka panjang hanya akan menguntungkan perusahaan minyak asing yang memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dengan adanya kenaikan hara BBM ini dan pembatasan subsidi BBM maka seluruh pengguna mobil pribadi terpaksa menggunakan bahan bakar yang kadar oktanya lebih tinggi seperti pertamax. Bentuk ini juga kata Muhammad Ismail Yusanto, yang ditunggu oleh perusahaan Migas Asing, untuk menerapkan langkah menuju liberalisasi Migas.
"Masih banyak cara yang bisa diambil pemerintah tanpa harus menaikkan harga BBM, diantaranya melakukan penghenmatan anggaran, dan menekan angka korupsi yang diperkirakan mencapai Rp. 300 triliun," katanya.
"Lebih dari 85 persen, dikuasai oleh perusahaan asing, nah sekarang liberalisasi telah bergerak ke sektor hilir, tujuannya untuk menguasai pasar. Jadi mereka ambil minyak dan gas dari bumi Indonesia, kemudian mereka jual kepada rakyat," ujarnya.
Dalam kesempatan itu juga, Ismail Yusanto memaparkan pihak asing mempengaruhi UU demi tercapainya migas ini. Ia juga menjelaskan bagaimana sistem Islam memandang persoalan ini.
Solusi yang ditawarkan HTI dan para ulama kepada pemerntah adalah gunakan sistem syariat Islam, karena berdasarkan syariat Islam, migas tersebut adalah milik rakyat.
Demikianlah, para ulama bersama Hizbut Tahrir Indonesia tidak henti-hentinya untuk menyadarkan umat, termasuk para pejabat pemerintah untuk kembali kepada syariat Islam. Mereka juga mendesak kaum Muslim untuk menegakkan Khilafah sebagai satu-satunya institusi pelaksana syariah. Allahu Akbar. [m/kontak-banten/cahayabanten/syabab.com]
0 komentar:
Posting Komentar