Benarkah PKS membela rakyat? Karena Presiden PKS Luthfie Hasan
Ishak menyatakan sikap tegas pembelaannya terhadap rakyat. Tidak
berpihak kepada penguasa. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang
kenaikan BBM, yang akan diputuskan di paripurna DPR, hari Jum’at ini.
Sikap konsistensi PKS masih harus diuji. Karena selama dua periode
pemerintahan Presiden SBY, PKS menjadi mitra koalisi pemerintah.
Di iklan avetorial yang dimuat dihalaman dua harian Republika 28
Maret 2012, Presiden PKS Luthfie Hasan Ishak, menyatakan, “Jika opsi
yang dipilih pada akhirnya hanya menyengsarakan rakyat, PKS akan
berdiri bersama rakyat”, tegasnya. Ditambahkannya, “Jika pada akhirnya
pemerintah dan para menteri yang pro akan kenaikan harga BBM itu
bersikukuh menaikkan harga, PKS terpaksa akan berseberangan. PKS lebih
memilih berdiri bersama penderitaan rakyat, dan merasakan jeritan hati
rakyat yang makin menderita oleh berbagai impitan kehidupan yang kian
sulit”, tambahnya.
PKS selama ini dikenal sangat loyal terhadap Presiden SBY, bahkan di
Munas bulan Juni, 2010 yang lalu, di Hotel Ritz Carlton, Ketua Majelis
Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, di depan Presiden SBY, menegaskan sikapnya,
bahwa kebersamaannya dalam koalisi dengan pemerintahan yang dipimpin
Presiden SBY, bukan taktis dan strategi politik, tapi merupakan iman dan
aqidah, tegas Hilmi.
PKS yang sekarang mengaku membela rakyat itu, tahun 2005, ketika
Pemerintahan SBY pertama mengambil keputusan menaikkan BBM,mendukungnya.
Pada tahun 2008, ketika pemerintahan SBY menaikkan kembali harga BBM,
PKS juga mendukungnya. Artinya PKS tidak pernah berdiri dalam posisi
mendukung kepentingan rakyat.
Ketika sedang ramai dibicarakan kasus BLBI,dan kemudian dibentuk
Pansus (Panitia Khusus) di DPR yang akan menyelidiki kasus BLBI yang
menelan uang negara Rp 650 triliun, PKS menarik anggotanya Rama Pratama
dari Pansus, sehingga Pansus menjadi gagal. PKS juga menolak ketika akan
dilakukan penyelidikan terhadap kasus Lapindo, di Sidoardjo, yang
menyebabkan desa di lima kecamatan di Sidoardjo tenggelam oleh lumpur.
Betapa PKS nyata-nyata tidak pernah berpihak kepada rakyat.
Belum lagi menyangkut sejumlah undang-undang yang merupakan produk
DPR. PKS mempunyai sumbangan bagi liberalisasi undang-undang, seperti
SDA (Sumber Daya Alam), yang sekarang telah mengalami leberalirasi, dan
memberikan peluang kepada asing masuk menguasai sumber daya alam
Indonesia. PKS juga membiarkan kebijakan pemerintah yang melakukan
import beras, yang menyebabkan petani semakin sengsara.
Beberapa waktu yang lalu, saat usai reshufle kabinet, dan salah satu
menteri PKS dicopot, Sekjen PKS, Anis Matta, menegaskan akan menarik
semua menterinya dari kabinet. Tetapi sampai sekarang para menteri PKS,
mereka masih tetap berada dalam kabinet. Tidak ada satupun menteri yang
ditarik dari kabinet. PKS tetap mempertahankan menteri di kabinet.
Sekarang pemerintah SBY akan mengambil keputusan menaikkan kembali
harga BBM, yang sudah pasti akan menyengsarakan rakyat. PKS menegaskan
sikapnya akan berpihak kepada rakyat. Bahkan PKS telah mengirim surat
kepada Presiden SBY, yang isinya menolak kenaikan BBM. Bernahkah sikap
PKS akan berpihak kepada rakyat?
Jika PKS serius PKS berpihak kepada rakkyat, harus keluar dari
koalisi dan menarik semua menteri dari kabinet. Sekarang kesan PKS
bersikap ambigu (mendua), ingin dikenal sebagai partai yang pro-rakyat,
tetapi tetap mempertahankan sikap koalisi dan membiarkan para
menterinya bercokol di pemerintahan. Ini adalah penipuan terhadap rakyat
belaka. Tidak sungguh-sungguh membela rakyat. PKS bermain di dua kaki.
Ingin membuat citra sebagai pembela rakyat, tetapi faktanya tetap
memberikan dukungan kepada pemerintah.
Memang belakangan dukungan terhadap PKS menurun berdasarkan hasil
survey yang diselenggarakan berbagai lembaga, di mana dukungan terhadap
PKS tinggal 3,7 persen. Padahal, para elite PKS di pemilu 2014 nanti,
mengharapkan menjadi partai "tiga besar", yang sangat ambisius. Langkah
pencitraan yang berpura-pura membela rakyat, hanya ingin mendapatkan
simpati rakyat.
Sejatinya, langkah yang diambil PKS adalah ingin mendapatkan simpati
dari rakyat, sebagai partai yang pro-rakyat kecil, tetapi masih ingin
menikmati kekusaan. Hakekatnya PKS tak lebih sebagai kelompok politik,
yang sudah menjadikan kekuasaan sebagai “sesembahannya”. Bukan lagi
Rabbul Alamin yang menjadi sesembahannya. PKS telah mengubah prinsip
dasar pergerakannya yang lebih pragmatis.
Sekarang tak segan-segan merubah prinsip ideologi perjuangannya.
Tidak lagi ingin menegakkan syariah dan nilai-nilai Islam dalam
perjuangannya. Mirip gerakan kelompok JIL. Wallahul’alam.
0 komentar:
Posting Komentar